Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Selasa (10/9). Rapat ini turut dihadiri Wakil Wali Kota, Raja Ariza, serta perwakilan Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sinergi Lintas OPD
Dalam arahannya, Lis menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menanggulangi banjir yang setiap tahun melanda sejumlah kawasan di Tanjungpinang. Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 48 titik genangan dan banjir yang tersebar di 22 kawasan dengan luas genangan mencapai 263,59 hektare.
“Pembangunan pemukiman yang tidak diimbangi dengan drainase ideal menjadi salah satu penyebab munculnya genangan. Kita harus menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan infrastruktur pengendalian banjir,” ujar Lis.
Baca Juga : Harga Ikan di Pasar Bintan Center Tanjungpinang Naik Akibat Cuaca
Ia meminta setiap OPD memahami permasalahan secara menyeluruh dan menghadirkan inovasi penanganan. Menurutnya, Bappelitbang harus memastikan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan mitigasi banjir. Sementara itu, Dinas PUPR bertanggung jawab pada aspek teknis seperti normalisasi saluran, dan BPBD diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani dampak banjir.
Selain itu, Lis juga menegaskan pentingnya peran aktif perangkat kecamatan. Para camat diminta turun langsung menyisir wilayah yang rawan genangan dan melakukan pemetaan akurat. “Pemetaan yang tepat akan menjadi dasar untuk langkah cepat dan tepat. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif setelah banjir terjadi,” katanya.
Rencana Penanganan Jangka Pendek hingga Panjang
Dalam rapat, Pemkot memaparkan rencana penanganan banjir yang mencakup langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang.
-
Jangka pendek: normalisasi sungai sepanjang 7,7 kilometer, pembersihan drainase, serta peningkatan kapasitas saluran.
-
Jangka menengah: pembangunan infrastruktur strategis berupa Polder Puspandari seluas 6,75 hektare, Polder Srikaton Tahap II seluas 2,87 hektare, Polder Kampung Kolam seluas 2,6 hektare, serta Bendungan Dompak dengan kapasitas 70 hektare.
-
Jangka panjang: penguatan tata ruang dan pengendalian pembangunan pemukiman agar sejalan dengan upaya mitigasi banjir.
Lis menambahkan bahwa pembebasan lahan menjadi prioritas utama agar pembangunan polder dan kolam retensi segera terlaksana. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan biaya pembebasan lahan di tiga kawasan utama — Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus — diperkirakan mencapai Rp 12 miliar hingga Rp 74 miliar, tergantung nilai NJOP masing-masing lokasi.
Kesiapsiagaan BPBD
BPBD Tanjungpinang juga mendapat mandat penting. Badan tersebut akan melakukan kaji cepat dan kaji tepat terhadap potensi banjir, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam, hingga melakukan evakuasi warga jika banjir terjadi. Selain itu, BPBD menyiapkan logistik berupa perahu karet, tenda pengungsi, terpal, velbed, serta paket bantuan darurat.
Baca Juga : Audiensi Bersama DPP-K3A Kepri, WalKot Lis : Jaga Kekompakan
Sosialisasi kebencanaan juga akan digencarkan ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta memahami prosedur evakuasi.
Dukungan Wakil Wali Kota
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menegaskan komitmennya mendukung seluruh langkah penanganan banjir yang telah disusun. Ia menekankan bahwa data titik genangan sudah tersedia, sehingga saatnya beralih pada eksekusi nyata.
“Kolaborasi menjadi kunci. Data sudah kita miliki, sekarang saatnya kita tindaklanjuti dengan langkah teknis yang terukur dan dukungan anggaran yang memadai,” sebutnya.
Sejumlah warga Tanjungpinang menyambut baik rencana pemerintah. Mereka berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi. “Kalau musim hujan, air bisa naik sampai masuk rumah. Kami ingin ada perubahan nyata,” ujar Andi, warga Srikaton.
