Hj. Ismiyati Tinjau SPMB Tanjungpinang, Temukan Ketimpangan Jalur Pendaftaran
Forder Tanjung Pinang – SPMB Tanjungpinang menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Ismiyati, S.Pd. AUD, yang melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SMA dan SMK di kota tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Dalam pemantauan itu, Hj. Ismiyati ingin memastikan bahwa proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai aturan. Ia juga menyerap berbagai masukan dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua terkait kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran berlangsung.
Dalam kunjungannya, Hj. Ismiyati menemukan ketimpangan signifikan dalam jumlah pendaftar antar jalur seleksi. Jalur afirmasi dan prestasi mengalami kekurangan pendaftar, sementara jalur domisili justru kelebihan. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat, terutama siswa SMP, terhadap ragam jalur yang tersedia dalam sistem SPMB.
“Dari hasil pantauan kami, perlu ada evaluasi serius terhadap skema jalur pendaftaran. Sosialisasi jalur afirmasi dan prestasi harus diperkuat agar siswa bisa memanfaatkannya secara maksimal,” ungkap Hj. Ismiyati saat meninjau salah satu SMA negeri di Tanjungpinang.
Kunjungan ke sekolah-sekolah di Tanjungpinang ungkap ketimpangan jalur pendaftaran yang butuh solusi cepat.
Untuk mengatasi hal ini, Hj. Ismiyati mengusulkan dua langkah strategis. Pertama, memperluas sosialisasi ke seluruh SMP, baik negeri maupun swasta, agar informasi mengenai jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan jalur prestasi bagi siswa berprestasi tersebar lebih merata. Kedua, melakukan penyesuaian kuota secara fleksibel, di mana kelebihan pendaftar pada jalur domisili dapat dialihkan untuk mengisi kekosongan di jalur afirmasi dan prestasi, tanpa mengorbankan prinsip pemerataan.
Anggota DPRD Kepri soroti rendahnya pendaftar jalur afirmasi dan prestasi, dorong evaluasi sistem penerimaan siswa baru.
Baca Juga : Ganggu Istri Orang, Pria di Tembesi Lestari Babak Belur Dikeroyok Empat Orang
Ia menekankan bahwa solusi terhadap ketimpangan dalam SPMB tidak cukup hanya dari sisi teknis, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas. Menurut Hj. Ismiyati, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, tanpa terhambat oleh latar belakang ekonomi maupun minimnya informasi tentang jalur pendaftaran. “Pendidikan adalah hak semua anak. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena kurang tahu jalurnya,” ujarnya.
Evaluasi SPMB mengusulkan agar tidak hanya fokus teknis, tapi juga mengedepankan keadilan dan inklusivitas.
Kunjungan ini merupakan bagian dari peran pengawasan yang dijalankan Hj. Ismiyati sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri, khususnya dalam sektor pendidikan. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penerimaan peserta didik baru, benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. Komitmen tersebut mendapat respons positif dari para kepala sekolah dan orang tua siswa. Mereka berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sistem SPMB di tahun-tahun mendatang, agar lebih adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.
