Folder Tanjung Pinang – Upaya serius dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali digalakkan di wilayah perbatasan. Polda Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri sepakat membentuk Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai langkah strategis melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi lintas negara.
Kesepakatan ini tercapai dalam audiensi resmi antara Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo dan Gubernur Kepri, Rabu (9/7/2025) di Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang. Audiensi turut dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas instansi, termasuk Kapolresta Tanjungpinang, Kesbangpol, serta perwakilan dari berbagai OPD.
Kepri Rawan Jadi Jalur TPPO Internasional
Dalam pemaparannya, Brigjen Pol Anom menyebutkan bahwa letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat wilayah ini menjadi jalur transit strategis dalam jaringan perdagangan orang internasional.
“Batam, Tanjungpinang, dan Karimun adalah wilayah paling rawan. TPPO ini kejahatan serius yang terus berkembang dengan modus baru, dari janji kerja hingga eksploitasi seksual,” tegasnya.
Data Polda Kepri mencatat 26 kasus TPPO dan 35 tersangka dalam kurun waktu Januari–Mei 2025. Namun, baru dua kasus yang berhasil selesai melalui jalur hukum.
Perempuan dan Anak Jadi Korban Terbanyak
Brigjen Pol Anom menekankan bahwa kelompok perempuan dan anak adalah korban terbanyak dalam praktik perdagangan orang. Karena itu, kehadiran Gugus Tugas ini menjadi sangat krusial untuk pencegahan dan pemulihan korban secara holistik.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga Kepri, khususnya perempuan dan anak-anak, yang terjerat dalam jaringan eksploitasi manusia,” imbuhnya.
Pemprov Kepri Dukung Penuh
Asisten I Pemprov Kepri, H. T. S. Arif Fadillah, menegaskan bahwa sinergi antara aparat dan pemerintah daerah sangat penting dalam upaya pencegahan dini. Ia mendukung penuh pembentukan gugus tugas sebagai bentuk komitmen konkret.
“Gugus Tugas ini akan melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat. Semua bekerja bersama melindungi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : PT Solder Tin Andalan Indonesia Resmikan Pabrik Solder Ramah Lingkungan Pertama di Indonesia
Langkah Nyata Melindungi Wilayah Perbatasan
Pemerintah membentuk Gugus Tugas sebagai forum terpadu untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Gugus Tugas ini menjalankan strategi aktif mulai dari deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, patroli di wilayah rawan, hingga memfasilitasi pemulihan korban eksploitasi. Ke depan, berbagai instansi akan memperkuat koordinasi dengan menggelar pelatihan serta memberikan pendampingan hukum kepada para korban secara berkesinambungan.
Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa Kepri bukan hanya gerbang ekonomi, tetapi juga benteng perlindungan HAM dan kelompok rentan, khususnya di kawasan perbatasan.
