Fordel Tanjung Pinang –Aktivis Tanjungpinang Soroti Mandeknya Kasus Dugaan Korupsi Bonsai di Lingga.Mulai angkat suara terkait lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanaman bonsai di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Mereka menyayangkan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai tidak menunjukkan progres berarti, padahal laporan kasus ini telah diajukan enam bulan lalu. Ketidakjelasan ini memicu kecurigaan masyarakat bahwa ada unsur kesengajaan dalam memperlambat proses hukum.
M. Nizar. Hal ini dinilai sebagai salah satu alasan mengapa penanganannya seperti “jalan di tempat”. Pada Sabtu (14/6/2025), pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyatakan bahwa kasus tersebut kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi atau perkembangan dari Kejari Lingga. Aktivis dan warga Tanjungpinang khawatir proses hukum akan terus berjalan. Mereka menilai pentingnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi agar penanganan berjalan transparan.
Selain kasus bonsai, mereka juga mendesak penelusuran atas berbagai dugaan korupsi lain di Lingga seperti penyalahgunaan dana bansos, hilangnya aset daerah, hingga penyimpangan dana desa dan BOS.
Langkah konkret berupa aksi demonstrasi Depan Kejagung, KPK, dan Mabes Polri kini tengah dipersiapkan sebagai bentuk tekanan publik terhadap aparat penegak hukum.
Baca Juga : Polemik Empat Pulau yang Menyakiti Masyarakat Aceh
Aktivis Desak Transparansi Penanganan Kasus oleh Kejaksaan
Lambannya penanganan membuat keresahan muncul, tak hanya di Lingga tetapi juga di Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan Kepri. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menilai bahwa proses hukum kasus bonsai ini terkesan sengaja mandek.Ia menduga ada perlindungan terhadap oknum pejabat tinggi daerah.
Masyarakat Tanjungpinang Geram, Tuntut Kepastian Hukum
“Kasus ini harus kembali oleh Kejagung dan KPK harus segera turun tangan. Jika tidak, kepercayaan masyarakat, terutama di Tanjungpinang dan Lingga, akan terus menurun,” tegas Tubagus.
Selain kasus bonsai, sederet dugaan korupsi lainnya di masa kepemimpinan Bupati M. Nizar juga menjadi perhatian publik, antara lain:
-
Penyalahgunaan dana bansos oleh Sekda Lingga,
-
Hilangnya aset daerah senilai Rp10 miliar,
-
Dugaan penyimpangan dana desa dan BOS,
-
Dugaan uang sawer ke aparat hukum,
-
Mangkraknya pasar rakyat,
-
dan penyimpangan anggaran kendaraan dinas.
Minimnya informasi menambah tekanan publik kepada aparat penegak hukum untuk bertindak lebih transparan.
Aktivis dan warga dari Tanjungpinang serta Lingga kini tengah merancang aksi unjuk rasa di Kejagung, Mabes Polri, dan KPK. Tujuannya jelas: mendesak penuntasan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Lingga.
Harapan masyarakat, terutama di Tanjungpinang sebagai barometer hukum Kepri, adalah penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pejabat publik kebal terhadap proses hukum.
